Daftar Terbaru UMR 2022 Tertinggi dan Terendah di Jabodetabek

Daftar Terbaru UMR 2022 Tertinggi dan Terendah di Jabodetabek

Hidup di Jakarta butuh biaya berapa sih? Pertanyaan itu mungkin terlintas di benak orang-orang daerah yang berniat mengadu nasib di Ibu Kota. Sebenarnya, biaya hidup tergantung dari kebutuhan dan gaya hidup seseorang. Namun, pekerja mengenal istilah UMR yang digunakan sebagai standar minimum yang harus diraih jika ingin hidup berkecukupan.

Tidak hanya di Jakarta, Upah Minimum Regional (UMR) adalah istilah yang umum digunakan di dunia kerja. Perlu Anda ketahui, UMR Jakarta menjadi yang terbesar di Indonesia. Rasanya ini layak dengan tingginya biaya hidup di Ibu Kota. Lantas, bagaimana dengan daerah penunjang Jakarta yang juga punya biaya hidup tak kalah fantastis?

Apa Itu UMR?

Sebelum lebih jauh, Anda perlu memahami terlebih dahulu apa itu UMR. Secara sederhana, Upah Minimum Regional (UMR) adalah standar yang dipakai oleh perusahaan atau pemilik bisnis serta pelaku industri lain dalam menetapkan upah atau gaji kepada para pegawai, buruh, karyawannya. Penetapan UMR ini diatur dalam Permenaker No. 1 Tahun 1999.

UMR hadir sebagai standar nominal gaji paling rendah yang wajib digunakan sebagai patokan para pemilik usaha atau pelaku industri dalam memberikan gaji untuk para pekerja di perusahaan mereka. Namun, UMR tidak berlaku tunggal di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, masing-masing daerah di Indonesia punya standar upah minimum yang berbeda.

Dalam Permenaker No. 1 Tahun 1999, upah minimum dibagi menjadi dua. Ada UMR tingkat I dan II. Namun, setelah ada revisi melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, istilah tersebut sudah tidak berlaku lagi. UMR Tingkat I berubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP), sedangkan UMR Tingkat II berubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Daftar Terbaru UMR 2022 Tertinggi dan Terendah di Jabodetabek

Dasar Penentuan UMR

UMR Tingkat I (UMP) dan Tingkat II (UMK) punya dasar penetapan tersendiri. Berikut beberapa pertimbangan yang digunakan untuk menetapkan UMP dan UMK di Indonesia:

  1. Kebutuhan pekerja
  2. Indeks Harga Konsumen (IHK)
  3. Kemampuan dan perkembangan perusahaan
  4. Upah atau gaji pada umumnya yang sudah berlaku di wilayah tertentu dan antardaerah
  5. Kondisi pasar kerja
  6. Tingkat perkembangan perekonomian dan juga pendapatan per kapita

Komponen UMR

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No, SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 mengenai Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah, berikut beberapa komponen penyusun UMR:

1. Upah Pokok

Upah pokok merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan, besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

2. Tunjangan Tetap

Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, seperti tunjangan istri, anak, perumahan, kemahalan, daerah, dan tunjangan lainnya.

Sementara, tunjangan makan dan transport bisa dimasukkan dalam komponen tunjangan tetap apabila pemberian tunjangan tersebut tidak dikaitkan dengan kehadiran dan diterima secara tetap oleh pekerja menurut satuan waktu, harian atau bulanan.

3. Tunjangan Tidak Tetap

Ini adalah pembayaran secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja, yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transport yang didasarkan pada kehadiran.

Tunjangan makan juga bisa dimasukkan ke dalam tunjangan tidak tetap apabila tunjangan tersebut diberikan atas dasar kehadiran, bisa dalam bentuk uang atau fasilitas makan.

Aturan UMR di Jabodetabek

Wilayah Jabodetabek terdiri dari 3 wilayah administrasi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Masing-masing kepala daerah di wilayah administrasi tersebut telah menerbitkan keputusan mengenai penetapan upah minimum.

Di luar DKI Jakarta, UMR Bogor, Depok, dan Bekasi besarannya berpedoman pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Sementara, Tangerang punya aturan tersendiri. Daftar UMR Tangerang 2022 diatur melalui Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.282-Huk/202 mengenai UMK Kabupaten/Kota di Banten.

Daftar UMR Jabodetabek

DKI Jakarta memang memiliki UMP terbesar di Indonesia, tapi masih ada yang sanggup mengalahkan nominalnya dalam daftar UMR Jabodetabek. Berikut daftar UMR 2022 tertinggi hingga terendah di Jabodetabek:

  • UMK 2022 Kota Bekasi: Rp 4.816.921,17
  • UMK 2022 Kabupaten Bekasi: Rp 4.791.843,90
  • UMP 2022 DKI Jakarta:

– Rp 4.641.854 (sebelum adanya putusan PTUN Jakarta)

– Rp 4.573.845 (setelah adanya putusan PTUN Jakarta)

  • UMK 2022 Kota Depok Rp 4.377.231,93
  • UMK 2022 Kota Bogor Rp 4.330.249,57
  • UMK 2022 Kota Tangerang: Rp 4.285.798,90
  • UMK 2022 Kota Tangerang Selatan: Rp 4.280.214,51
  • UMK 2022 Kabupaten Tangerang: Rp 4.230.792,65
  • UMK 2022 Kabupaten Bogor Rp 4.217.206,00

Perbedaan UMR, UMP, dan UMK

Istilah UMP dan UMK adalah turunan dari UMR. Sejak adanya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, istilah UMR sebenarnya sudah tidak relevan. Ini karena UMR Tingkat I diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UMR Tingkat II menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Namun, banyak orang yang masih akrab dengan UMR dan belum familiar dengan istilah UMP serta UMK.

Secara umum, perbedaan UMP dan UMK adalah area cakupan, pengatur wewenang, waktu penetapan, dan dasar penetapan. Berikut penjelasan mengenai perbedaan UMP dan UMK yang perlu Anda ketahui:

1. Area Cakupan

UMP ditetapkan untuk seluruh kabupaten/kota yang berada di lingkup provinsi. Sementara, UMK ditetapkan untuk mengatur batas upah paling rendah di setiap kabupaten/kota tertentu.

2. Pengatur Wewenang

UMK ditetapkan oleh bupati atau walikota di suatu daerah tertentu yang nantinya akan diajukan sebagai usulan kepada gubernur. Sementara, UMP ditetapkan langsung oleh gubernur dengan melihat berbagai pertimbangan kondisi ekonomi di setiap kabupaten/kota.

3. Waktu Penetapan

UMP ditetapkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum, biasanya pada 21 November di setiap tahunnya. Sementara, UMK ditetapkan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum.

UMP dan UMK berlaku sejak 1 Januari setiap tahunnya setelah ditetapkan. Nantinya, besaran UMP dan UMK akan mengalami peninjauan di setiap tahunnya.

4. Dasar Penetapan

UMP biasanya ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan tenaga kerja di suatu wilayah provinsi. Sementara, ada banyak faktor yang mendasari penetapan UMK, mulai dari pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi daerah, biaya hidup, dan berbagai pertimbangan lainnya.

Itulah penjelasan lengkap mengenai daftar UMR 2022 tertinggi hingga terendah di Jabodetabek. Saat ini, Kota Bekasi menjadi yang paling tinggi dan Kabupaten Bogor menjadi yang terendah. Khusus untuk DKI Jakarta, meski mengalami polemik tetap menjadi UMP tertinggi di Indonesia. Semoga bermanfaat!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.